Jakarta - Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith akan ke
Indonesia untuk memberikan penjelasan soal penyadapan oleh Australia
terhadap Indonesia.
 |
| Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith |
Kabar penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat
kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, menampik reaksi keras dari
Indonesia. Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith akan memberi
klarifikasi di Indonesia.
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa Smith akan datang ke Indonesia pada Kamis (7/11/2013) memberikan penjelasan terkait penyadapan yang dilakukan Australia.
"Jadi nanti Menhan Australia akan datang besok (Kamis, 7/11/2013), tapi presskon akan diatur pada Jumat (8/11/2013). Nanti akan diberi kesempatan untuk bicara dngan Menhan Australia," kata Purnomo di Kementrian Pertahanan, Rabu (6/11/2013).
Purnomo menjelaskan, pasca mendarat Kamis, Smith akan berada di Jakarta selama sehari. Keesokannya, atau Jumat, akan digelar presskon bersama untuk lebih mengetahui persoalan penyadapan.
"Besok mendarat, Jumat pagi untuk perskon bersama Menhan Australia, biar langsung tau dari yang bersangkutan (soal penyadapan)," tambahnya.
Sydney Morning Herald pada tanggal 31 Oktober 2013 mengungkap keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta.
Surat kabar Australia itu mengutip bocornya laporan rahasia dari intelijen Australia soal Indonesia dan Timor-Timur (sekarang Timor Leste) pada 1999. Disebutkan pula Australia membaca kabel diplomatik Indonesia sejak pertengahan tahun 1950-an.
Selain Australia, fasilitas penyadapan juga berada di Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia. Kabar ini juga diberitakan harian Sydney Morning Herald pada tanggal 29 Oktober 2013.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan mempunyai fasilitas penyadapan. Alat penyadapan ini tersebar di seluruh kedutaan besarnya baik di Asia Timur maupun di AsiaTenggara. Untuk Asia Tenggara, termasuk dimiliki Kedubes AS di Jakarta.
Informasi ini pertama kali diungkapkan mantan agen intelejen AS yang kini menjadi seorang whistleblower, Edward Snowden. Dia membeberkan ini melalui surat kabar Australia Sydney Morning Herald. Surat kabar itu terbit pada Selasa (29/10/2013)
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa Smith akan datang ke Indonesia pada Kamis (7/11/2013) memberikan penjelasan terkait penyadapan yang dilakukan Australia.
"Jadi nanti Menhan Australia akan datang besok (Kamis, 7/11/2013), tapi presskon akan diatur pada Jumat (8/11/2013). Nanti akan diberi kesempatan untuk bicara dngan Menhan Australia," kata Purnomo di Kementrian Pertahanan, Rabu (6/11/2013).
Purnomo menjelaskan, pasca mendarat Kamis, Smith akan berada di Jakarta selama sehari. Keesokannya, atau Jumat, akan digelar presskon bersama untuk lebih mengetahui persoalan penyadapan.
"Besok mendarat, Jumat pagi untuk perskon bersama Menhan Australia, biar langsung tau dari yang bersangkutan (soal penyadapan)," tambahnya.
Sydney Morning Herald pada tanggal 31 Oktober 2013 mengungkap keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta.
Surat kabar Australia itu mengutip bocornya laporan rahasia dari intelijen Australia soal Indonesia dan Timor-Timur (sekarang Timor Leste) pada 1999. Disebutkan pula Australia membaca kabel diplomatik Indonesia sejak pertengahan tahun 1950-an.
Selain Australia, fasilitas penyadapan juga berada di Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia. Kabar ini juga diberitakan harian Sydney Morning Herald pada tanggal 29 Oktober 2013.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan mempunyai fasilitas penyadapan. Alat penyadapan ini tersebar di seluruh kedutaan besarnya baik di Asia Timur maupun di AsiaTenggara. Untuk Asia Tenggara, termasuk dimiliki Kedubes AS di Jakarta.
Informasi ini pertama kali diungkapkan mantan agen intelejen AS yang kini menjadi seorang whistleblower, Edward Snowden. Dia membeberkan ini melalui surat kabar Australia Sydney Morning Herald. Surat kabar itu terbit pada Selasa (29/10/2013)
Tak Cukup Tegur,
Australia - AS Harus Diberi Sanksi
Penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika
Serikat (AS) terhadap Indonesia, harus disikapi dengan keras oleh
Indonesia. Tidak cukup hanya peringatan, tapi harus dengan sanksi tegas.
 |
| Anggota Komisi I DPR (membidangi luar negeri, hankam, kominfo) Susaningtyas |
Susaningtyas mengatakan, sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap kedua negara, harus diberikan.Apalagi, pada Kamis (7/11/2013) Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith dijadwalkan ke Jakarta dan memberi klarifikasi.
"Siapapun yang mengganggu kedaulatan kita harus dengan tegas kita bersikap agar tidak mengganggu kedaulatan kita. Penyadapan itu harusnya diangkat sebagai isu utama dalam pertemuan tersebut. Seyogyanya pemerintah kita berani lakukan teguran tersebut," jelas Susaningtyas, Rabu (6/11/2013).
Kecaman-kecaman keras seperti teguran keras, tidak bisa memberikan efek. Indonesia terkesan selalu diintimidasi dan persoalan selesai hanya pada teguran keras.
"Kecaman itu tanpa sanksi apa-apa ya sama dengan omong-omong kosong saja," tegas Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini.
Sikap Australia dan AS yang menyadap aktivitas pemerintahan di Indonesia, membuktikan kalau mereka tidak menghargai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Secara multilateral maupun bilateral seharusnya negara lain hormati kedaulatan NKRI," katanya.
Sydney Morning Herald pada tanggal 31 Oktober 2013 mengungkap keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta.
Surat kabar Australia itu mengutip bocornya laporan rahasia dari intelijen Australia soal Indonesia dan Timor-Timur (sekarang Timor Leste) pada 1999. Disebutkan pula Australia membaca kabel diplomatik Indonesia sejak pertengahan tahun 1950-an.
Selain Australia, fasilitas penyadapan juga berada di Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia. Kabar ini juga diberitakan harian Sydney Morning Herald pada tanggal 29 Oktober 2013.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan mempunyai fasilitas penyadapan. Alat penyadapan ini tersebar di seluruh kedutaan besarnya baik di Asia Timur maupun di AsiaTenggara. Untuk Asia Tenggara, termasuk dimiliki Kedubes AS di Jakarta.
Informasi ini pertama kali diungkapkan mantan agen intelejen AS yang kini menjadi seorang whistleblower, Edward Snowden. Dia membeberkan ini melalui surat kabar Australia Sydney Morning Herald. Surat kabar itu terbit pada Selasa (29/10/2013).
"Siapapun yang mengganggu kedaulatan kita harus dengan tegas kita bersikap agar tidak mengganggu kedaulatan kita. Penyadapan itu harusnya diangkat sebagai isu utama dalam pertemuan tersebut. Seyogyanya pemerintah kita berani lakukan teguran tersebut," jelas Susaningtyas, Rabu (6/11/2013).
Kecaman-kecaman keras seperti teguran keras, tidak bisa memberikan efek. Indonesia terkesan selalu diintimidasi dan persoalan selesai hanya pada teguran keras.
"Kecaman itu tanpa sanksi apa-apa ya sama dengan omong-omong kosong saja," tegas Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini.
Sikap Australia dan AS yang menyadap aktivitas pemerintahan di Indonesia, membuktikan kalau mereka tidak menghargai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Secara multilateral maupun bilateral seharusnya negara lain hormati kedaulatan NKRI," katanya.
Sydney Morning Herald pada tanggal 31 Oktober 2013 mengungkap keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta.
Surat kabar Australia itu mengutip bocornya laporan rahasia dari intelijen Australia soal Indonesia dan Timor-Timur (sekarang Timor Leste) pada 1999. Disebutkan pula Australia membaca kabel diplomatik Indonesia sejak pertengahan tahun 1950-an.
Selain Australia, fasilitas penyadapan juga berada di Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia. Kabar ini juga diberitakan harian Sydney Morning Herald pada tanggal 29 Oktober 2013.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan mempunyai fasilitas penyadapan. Alat penyadapan ini tersebar di seluruh kedutaan besarnya baik di Asia Timur maupun di AsiaTenggara. Untuk Asia Tenggara, termasuk dimiliki Kedubes AS di Jakarta.
Informasi ini pertama kali diungkapkan mantan agen intelejen AS yang kini menjadi seorang whistleblower, Edward Snowden. Dia membeberkan ini melalui surat kabar Australia Sydney Morning Herald. Surat kabar itu terbit pada Selasa (29/10/2013).
Sumber : http://www.inilah.com
